JAKARTA - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menegaskan kondisi pasokan bahan pokok nasional tetap aman dan harga relatif stabil.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan hal ini setelah melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan stok di berbagai daerah.
Stabilitas harga pangan menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momen-momen penting seperti bulan puasa dan perayaan Lebaran.
“Alhamdulillah, Natal dan tahun baru kemarin stok terjamin, harga stabil. Saya sudah keliling dari Sumatera sampai Jawa bersama Menteri Perdagangan,” ujar Zulkifli Hasan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan distribusi dan pasokan sembako di tengah meningkatnya permintaan.
Solo Menjadi Contoh Stabilitas Harga
Kota Solo menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengendalian harga pangan. Zulkifli Hasan menilai harga kebutuhan pokok di Solo relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata harga eceran nasional. Hal ini, menurutnya, terjadi karena distribusi lancar dan stok mencukupi di pasaran.
“Solo ini paling bagus, harga sangat stabil,” tambah Zulhas, didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wali Kota Solo Respati Ardi.
Kondisi ini menjadi contoh bagaimana pengendalian distribusi yang baik mampu menekan potensi kenaikan harga yang biasanya terjadi saat masa libur panjang dan menjelang perayaan besar.
Penguatan Stok Pangan Strategis
Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok utama, seperti beras, ayam, telur, dan ikan. Menurut Zulkifli, ketersediaan stok yang cukup akan menekan risiko gejolak harga di lapangan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar.
“Kalau distribusi bagus dan stok cukup, harga tidak akan bergejolak,” jelas Zulhas. Pernyataan ini sekaligus menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam menjaga stabilitas pangan.
Pasar Murah Sebagai Langkah Antisipasi
Selain memastikan pasokan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga. Salah satu caranya adalah melalui penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah. Pasar murah ini tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga didukung partai politik dan pihak filantropi.
Di Kota Solo, misalnya, kegiatan pasar murah menyediakan 300 paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Setiap paket terdiri dari lima kilogram beras dan uang tunai Rp50 ribu untuk membeli minyak goreng. Kegiatan ini ditanggung oleh anggota DPR RI dari PAN, Muhammad Hatta, dengan dukungan pemerintah kota.
Peran Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
Stabilisasi harga pangan tidak hanya dilakukan melalui distribusi dan pasar murah. Pemerintah Kota Solo bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan intervensi pasar setiap pekan, terutama di pasar-pasar induk seperti Pasar Legi.
Selain itu, pasar murah digelar di beberapa titik oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispangtan).
“Ini bukan hanya kerja pemerintah kota, tapi koordinasi keseluruhan, termasuk intervensi dari provinsi dan kementerian,” kata Respati Ardi.
Fokus utama pengendalian inflasi adalah pada barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), termasuk beras, sementara komoditas pendamping seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai juga diawasi untuk mengendalikan harga.
Pencegahan Penimbunan dan Praktik Curang
Selain pengawasan distribusi, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi penimbunan barang.
Respati Ardi menjelaskan bahwa pemerintah membuka saluran pengaduan masyarakat dan bekerja sama dengan TNI serta Polri melalui satuan tugas khusus untuk menindak tegas penimbun atau tengkulak yang memanipulasi harga.
“Kalau ada penimbun atau tengkulak yang memainkan harga dan terbukti, langsung kami eksekusi,” tegas Respati.
Langkah ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjaga integritas pasar, sekaligus melindungi konsumen dari praktik curang yang dapat memicu inflasi.
Peran Filantropi dan Dukungan Sosial
Selain intervensi pemerintah, kegiatan sosial dari partai politik dan yayasan filantropi juga turut membantu menekan inflasi. Respati menilai pembagian sembako dan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat sangat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini karena betul-betul membantu pemerintah menjaga stabilitas harga,” jelasnya. Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan pihak filantropi menjadi kunci dalam mengelola stok pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026
Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengamanan stok dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok pada periode tersebut, pemerintah mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan distribusi berjalan lancar.
Persiapan stok beras, telur, ayam, dan ikan dilakukan sejak awal tahun agar masyarakat tidak mengalami kekurangan. Selain itu, pasar murah akan digelar di titik-titik strategis untuk menjaga keseimbangan harga, khususnya di daerah-daerah dengan konsumsi tinggi.
Kesiapan Distribusi dan Sinergi Lintas Daerah
Distribusi yang lancar menjadi faktor utama keberhasilan stabilisasi harga. Pemerintah memastikan koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan baik. Setiap daerah memiliki peran dalam pengendalian harga, mulai dari monitoring stok, intervensi pasar, hingga edukasi masyarakat agar tidak panic buying.
Selain itu, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional maupun modern. Hal ini memungkinkan langkah cepat apabila ditemukan potensi kenaikan harga yang tidak wajar.
Stok Aman dan Harga Terkendali
Dengan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu, pemerintah optimistis stok sembako tetap aman dan harga relatif stabil hingga Lebaran 2026. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, TPID, partai politik, dan yayasan filantropi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan memanfaatkan informasi resmi dari dinas terkait untuk memperoleh kebutuhan pokok. Strategi ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mencegah gejolak harga dan penimbunan komoditas, sehingga puasa dan Lebaran 2026 dapat berlangsung lancar.